SULTENG, KLIKINDONESIA – Sekretaris Fraksi Amanat Perjuangan DPRD Tojo Una-Una, Sumiyati, S.Pd., dalam rapat paripurna Senin, 30 Juni 2025, menyampaikan pandangan kritis terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Meskipun Pemerintah Daerah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya, Sumiyati menekankan bahwa WTP merupakan keharusan,bukan sekadar prestasi yang patut dirayakan.
Ia mendesak adanya upaya lebih konkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Amanat Perjuangan juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih dihadapi masyarakat.
Pelaksanaan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Lebih jauh, Sumiyati meminta Pemerintah Daerah untuk menunjuk satu Puskesmas rujukan di ibu kota kabupaten yang dapat melayani warga enam kecamatan kepulauan.
Saat ini, warga kepulauan yang sakit di perkotaan harus kembali ke kecamatan asal untuk mendapatkan surat rujukan, sebuah proses yang tidak efisien dan merepotkan.
Fraksi menyimpulkan perlunya perencanaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program-program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pembahasan lebih rinci mengenai anggaran akan dilakukan pada rapat selanjutnya.
Fraksi juga mengusulkan adanya peraturan daerah yang lebih jelas mengatur kehalalan produk, mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.
Fraksi berharap semua pihak dapat bersinergi membangun Tojo Una-Una yang lebih maju dan sejahtera.*[]
