SULTENG, KLIKINDONESIA – Anggota Badan Anggaran DPRD Tojo Una-Una, Sutrianto, mengungkapkan kekesalannya atas ketidakjelasan pembayaran upah tukang dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kepulauan Togean.
“Di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, terdapat sekitar 13 atau 14 rumah yang belum dibayarkan upah tukangnya, padahal dana sudah sebagian diserahkan kepada pendamping,” kata Sutrianto, Jumat (25/7/2025).
Sutrianto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD menyebut menerima laporan masyarakat soal nota pembelian bahan yang tidak transparan. “Nota-nota itu tidak mencantumkan rincian anggaran, dan bahan bangunan yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengaku sudah melaporkan temuan itu kepada dinas terkait dan menegaskan siap menempuh jalur hukum bila tidak ada tindakan nyata. “Sebagai wakil rakyat dan warga kepulauan, saya menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran BSPS,” tegasnya.
Menjelang penyaluran BSPS tahun 2025, ia mendesak agar dinas lebih selektif memilih pendamping. “Tujuan BSPS adalah pengentasan kemiskinan, bukan menciptakan ketidakadilan,” tandasnya.*[]
Penulis : BUDI DAKO
Editor : MAHMUD MARHABA
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
