KLIKINDONESIA.CO, TOUNA – Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat pemutakhiran DTSEN Tojo Una-Una. Sebab, masih banyak warga meninggal dunia maupun pindah domisili tetapi tetap tercatat dalam basis data pemerintah. Oleh karena itu, data tersebut harus segera dihapus dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Permintaan tersebut ditujukan kepada camat, lurah, kepala desa, BPD, dan operator desa. Surya menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pemutakhiran DTSEN di Ruang Rapat Kantor Bupati Touna, Kamis (18/6/2026). Rapat tersebut diikuti perangkat dari Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ratolindo.
Data Tidak Akurat Pengaruhi Program Bantuan
Menurut Surya, data yang tidak sesuai kondisi riil berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran program pemerintah. Mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga program pengentasan kemiskinan ikut terdampak. Oleh karena itu, akurasi data menjadi hal mutlak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih ditemukan warga yang telah meninggal dunia, pindah ke daerah lain, maupun mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi tetapi masih tercatat dalam data. Karena itu, pemutakhiran harus segera dilakukan agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan,” ujar Surya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pemutakhiran DTSEN bertujuan memastikan program pemerintah tepat sasaran. Selain itu, proses pembaruan data harus berlangsung secara berjenjang. Tahapannya dimulai dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Selain pembaruan data kependudukan, pemerintah daerah juga melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi tersebut mencakup perubahan status ekonomi, perpindahan alamat, hingga perubahan pekerjaan. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat dapat terekam secara mutakhir.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak terdata. Sebaliknya, masih ada data yang tidak sesuai kondisi lapangan. Karena itu, seluruh pihak harus bekerja serius dan teliti dalam proses pemutakhiran DTSEN ini,” tegasnya.
DTSEN Jadi Rujukan Utama Pemerintah
Sementara itu, Kepala Bapperida Touna Muhamad Arsyad menjelaskan posisi strategis DTSEN. Menurutnya, DTSEN merupakan basis data terpadu rujukan utama pemerintah dalam menjalankan program sosial.
“DTSEN bukan sekadar daftar penerima bantuan, tetapi data terpadu yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penentuan sasaran program pemerintah. Karena itu, akurasi data harus benar-benar dijaga,” kata Arsyad.
Selanjutnya, Arsyad menjelaskan mekanisme pemutakhiran data. Pembaruan dilakukan melalui usulan dari tingkat RT/RW, pemerintah desa, dan kelurahan. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurutnya, hingga kini masih banyak warga meninggal atau pindah pekerjaan namun tetap tercatat. Oleh karena itu, pemutakhiran data berkala menjadi sangat penting.
“Pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala agar seluruh perubahan kondisi masyarakat dapat terakomodasi. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Integrasi Regsosek dan DTKS
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Touna Elvhira Rosiana Tirayoh menjelaskan teknis penyusunan DTSEN. Menurutnya, DTSEN disusun melalui integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi. Sumber tersebut meliputi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, Elvhira merinci variabel yang menjadi acuan. Regsosek memuat 22 variabel penciri kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, DTKS memuat sejumlah indikator kondisi sosial ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, petugas memverifikasi 39 variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Melalui pemutakhiran DTSEN, data yang digunakan pemerintah akan semakin akurat dan mutakhir. Dengan demikian, perencanaan pembangunan serta penyaluran program bantuan dapat lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Harapan untuk Perangkat Desa
Selanjutnya, Surya berharap seluruh kepala desa, lurah, operator data desa, serta perangkat RT/RW berperan aktif. Dengan begitu, perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat dalam sistem.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, saya berharap seluruh pihak bekerja maksimal agar data yang kita miliki benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat sebenarnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan serupa sebelumnya sudah berlangsung di tiga kecamatan lain. Lokasinya yaitu Kecamatan Tojo Barat, Tojo, dan Ulubongka. Rangkaian rakor ini menjadi bagian dari percepatan validasi data sosial ekonomi di Touna.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Darmawan Suaib, Kepala Disdukcapil Muh. Ruslan Siparante, dan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Selain itu, hadir pula para camat, lurah, kepala desa, BPD, dan operator desa. *[]
Penulis : Budi Dako
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
