KLIKINDONESIA, TOUNA – DPRD Touna menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Mereka mengesahkannya dalam rapat paripurna, Rabu (15/7/2026). Di samping itu, legislatif memulai pembahasan KUA PPAS APBD 2027. Acara ini berlangsung di ruang sidang dewan.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Jafar M. Amin memimpin rapat. Ia menyatakan pertemuan memenuhi kuorum. Pasalnya, sebanyak 18 anggota dewan hadir. Di sisi lain, Ketua DPRD Gusnar A. Suleman juga turut hadir. Bersama dengan itu, Wakil Bupati Hj. Surya Lapasiri mewakili eksekutif.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, Surya menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi. Ia mengapresiasi seluruh masukan dari para wakil rakyat. Menurutnya, saran tersebut sangat penting untuk tata kelola keuangan.
“Oleh sebab itu, kami akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan,” kata Surya. “Sehingga, kapasitas fiskal daerah semakin kuat mendukung pembangunan.”
Terkait hal ini, pemerintah merespons pandangan Fraksi Partai Golkar. Mereka akan memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD. Selain itu, eksekutif menjamin pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan. Oleh karena itu, transformasi digital juga terus mereka perkuat.
Penjelasan Mengenai SiLPA dan Opini WTP
Lebih lanjut, Surya menjelaskan status Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Nilainya mencapai Rp17,34 miliar pada tahun 2025. Namun, sebagian besar dana tersebut sudah memiliki peruntukan khusus. Contohnya, dana tunjangan profesi guru yang diterima akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah sudah menganggarkannya kembali untuk APBD 2026. Di samping itu, pemerintah menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Meskipun demikian, capaian WTP bukanlah tujuan akhir,” ujar Surya. “Akan tetapi, hal ini menjadi motivasi meningkatkan akuntabilitas belanja daerah.”
Sementara itu, pemerintah menjawab pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka berjanji mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban masyarakat. Akhirnya, Surya berharap sinergi eksekutif dan legislatif tetap terjaga.
“Oleh karena itu, kemitraan ini merupakan modal penting. Sehingga, kita mewujudkan masyarakat Touna yang sejahtera dan berkelanjutan,” tuturnya.
Penandatanganan Persetujuan Bersama
Setelah itu, rapat paripurna melanjutkan agenda penandatanganan persetujuan bersama. Surya menandatangani ranperda bersama Ketua DPRD Gusnar A. Suleman. Mereka menyaksikannya langsung bersama unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah. Dengan demikian, tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 resmi selesai. *[]
Penulis : Budi Dako
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
