BANGKEP, KLIKINDONESIA – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperketat pengawasan keuangan di tingkat desa. Bappeda dan Litbang menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah menggelar evaluasi besar-besaran.
Acara bertajuk Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa ini berlangsung di Auditorium Bappeda, Kamis (12/2/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda), Moh. Aris Susanto, mewakili Bupati membuka kegiatan tersebut. Hadir dalam acara ini Anggota DPD RI Andhika Mayrizal Amir, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Teddy Suhartadi, serta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Sekda Aris menegaskan prinsip dasar pengelolaan anggaran. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara tertib, efektif, dan efisien sesuai aturan hukum.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama pembangunan desa yang berkualitas,” ujar Aris.
Menurutnya, workshop ini adalah momentum tepat untuk evaluasi menyeluruh. Peserta harus mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan solusi perbaikan yang terukur.
Cegah Penyelewengan
Sekda menekankan beberapa poin krusial bagi aparatur desa. Pertama, penguatan tertib administrasi dan pelaporan tepat waktu. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi.
Ketiga, penguatan fungsi pengawasan internal, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga inspektorat (APIP).
“Setiap rupiah anggaran desa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan itu,” tegas Aris.
Ia berharap kegiatan ini membangun komitmen bersama untuk tata kelola yang lebih baik. Dengan begitu, desa-desa di Banggai Kepulauan bisa tumbuh lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Tak lupa, Sekda mengapresiasi dukungan BPKP Sulteng dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. (*)
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
Komentar