SALAKAN, KLIKINDONESIA– Rapat Paripurna DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) berlangsung dinamis. Fraksi Kebangkitan Keadilan dan Solidaritas memberikan catatan kritis terhadap kinerja eksekutif.
Agenda rapat membahas tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Sulteng, Raperda BUMD Trikora Salakan, dan Penetapan Pokir DPRD 2027, Selasa (10/3/2026).
Juru Bicara Fraksi, Winto, S.H., menyoroti fenomena temuan BPK yang berulang setiap tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mencermati adanya temuan yang bersifat logis dan berulang. Kami mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikannya secara tuntas, jangan menggantung,” tegas Winto.
Winto juga mengkritik kualitas proyek fisik yang menjadi temuan auditor. Menurutnya, ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kualitas pembangunan yang dinikmati rakyat.
Ia meminta Bupati memaksimalkan fungsi Inspektorat agar tidak bekerja seperti pemadam kebakaran (bertindak setelah kejadian).
“Tindak tegas Kepala OPD yang abai terhadap rekomendasi BPK. Ini menyangkut kemampuan keuangan daerah,” desaknya.
Dukung Perubahan BUMD
Terkait perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), fraksi ini menyatakan setuju. Namun, Winto meminta penjelasan detail soal fleksibilitas dan potensi profitnya.
“Kami ingin tahu sejauh mana manajemen menangkap peluang bisnis tahun 2026-2027. BUMD harus jadi tulang punggung PAD,” harapnya.
Soal Pokir 2027, fraksi mendorong prioritas pada daerah tertinggal dan pemberdayaan ekonomi. Mereka mengusulkan alokasi 30 persen anggaran untuk sektor nelayan dan pertanian.
“Pokir harus mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo. Ke depan, kami tidak akan mendukung Pokir yang tidak menyentuh kesejahteraan rakyat banyak,” tutup Winto. (*)
Penulis : Victor Reppie
Editor : MAHMUD MARHABA
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
