JAKARTA,KLIKINDONESIA– Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tak tinggal diam menghadapi keterbatasan fiskal. Bupati Rusli Moidady, S.T., M.T., AIFO, langsung “menjemput bola” ke Jakarta.
Rusli menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jumat (13/3/2026). Langkah strategis ini didukung penuh legislatif. Wakil Ketua I DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling, turut mendampingi.
Rombongan diterima langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani, S.E., M.A., beserta jajaran direktur terkait di Gedung Radius Prawiro Lt. 9.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keterbatasan fiskal bukan alasan menyerah. Ini panggilan untuk memperkuat kebersamaan dan memperbaiki tata kelola,” tegas Bupati Rusli.
Dalam pertemuan tersebut, Pemda Bangkep menyampaikan sejumlah usulan krusial. Fokus utamanya adalah permintaan tambahan alokasi Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Posisi Strategis Daerah Terdampak
Rusli secara khusus menyoroti masalah DBH. Ia meminta Direktur Dana Bagi Hasil mengkaji ulang porsi yang diterima Bangkep.
Menurutnya, posisi geografis Banggai Kepulauan sangat strategis sebagai daerah terdampak aktivitas industri migas, namun alokasi yang diterima dinilai belum proporsional dibanding kabupaten lain.
“Semoga usulan kami diterima dengan baik. Tambahan dana perimbangan ini sangat kami butuhkan untuk kesejahteraan masyarakat,” harap Rusli.
Audiensi ini diharapkan membuka kran anggaran pusat lebih besar bagi pembangunan di Banggai Kepulauan. (*)
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
