Bupati Tojo Una-Una Perjuangkan Penguatan Fiskal ke Pemerintah Pusat

- Jurnalis

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Ilham S. Lawidu didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng dan Kepala BPKAD Dr. Rismanto Laide saat melakukan rangkaian audiensi di DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 6–8 Juli 2026.

Bupati Ilham S. Lawidu didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng dan Kepala BPKAD Dr. Rismanto Laide saat melakukan rangkaian audiensi di DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 6–8 Juli 2026.

KLIKINDONESIA.CO, JAKARTA – Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, melakukan langkah strategis di Jakarta pada 6–8 Juli 2026. Ia menggelar serangkaian audiensi dengan berbagai instansi pemerintah pusat.

Kunjungan ini bertujuan memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah. Ilham didampingi oleh Sekretaris Daerah Alfian Matajeng dan Kepala BPKAD Dr. Rismanto Laide.

Lobi Anggaran di Pusat

Rombongan menemui pimpinan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PPN/Bappenas. Mereka menyampaikan kondisi fiskal daerah secara langsung kepada pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah daerah berharap aspirasi ini menjadi bahan pertimbangan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dan 2027.

“Kepastian dan kecukupan Transfer ke Daerah menjadi faktor penting bagi daerah,” ujar Ilham.

Menurutnya, dukungan pusat sangat krusial agar daerah tetap mampu menjalankan pembangunan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Fokus pada Belanja Pegawai

Dalam pertemuan dengan Kementerian Keuangan, pemda menyoroti peningkatan kebutuhan belanja pegawai. Salah satunya dampak pengangkatan PPPK yang membebani anggaran daerah.

Ilham menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat. Tujuannya agar pemenuhan gaji PPPK tidak mengurangi anggaran pembangunan maupun layanan dasar kepada masyarakat.

Sementara itu, pembahasan di Kementerian Dalam Negeri difokuskan pada strategi menjaga kesehatan fiskal. Mereka berdiskusi tentang pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Di sisi lain, kunjungan ke Bappenas membahas sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan kemampuan fiskal daerah. Hal ini memastikan program prioritas nasional tetap berjalan optimal di daerah.

Komitmen Pemda

Sekretaris Daerah, Alfian Matajeng, menyebut koordinasi ini adalah bentuk keseriusan daerah. Pihaknya ingin membangun komunikasi konstruktif dengan pusat.

“Kondisi riil fiskal daerah harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal nasional,” kata Alfian.

Senada dengan itu, Kepala BPKAD, Dr. Rismanto Laide, menegaskan komitmen daerah dalam memperjuangkan kapasitas fiskal. Ia berharap usulan daerah dapat diterima sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.

“Kami berharap ruang fiskal daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik,” ujar Rismanto saat ditemui di sela-sela kegiatan di Kantor Bupati, Minggu (12/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimistis hasil audiensi ini akan dipertimbangkan pemerintah pusat. Dukungan yang lebih proporsional diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat.*[]

Penulis : Budi Dako

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita: Klik Indonesia.co

Berita Terkait

Lobi ke Pemerintah Pusat, Bupati Ilham Raih 15 Paket Rehabilitasi Irigasi
Prof. Dr. Rudi Margono: Lembut dalam Bersikap, Tegas Menjaga Marwah Korps Adhyaksa
Pengurus DPP PJS Laporkan Persiapan Rapimnas ke Ketua Dewan Penasehat
Ketua DPRD Dampingi Bupati dan Wabup Bangkep di Rakornas Sentul
Dukungan KKP Pusat, Politeknik Ikhlas Madani Siap Cetak Generasi Unggul Bidang Kelautan
150 Ribu, Guru Indonesia Dapat Beasiswa dari Kemendikdasmen untuk 2026
Gandeng Lembaga Uji UPN Veteran Jogjakarta, DPD PJS Gorontalo Gelar UKW Mandiri
Rumor Pencabutan Kartu Liputan CNN Indonesia dan Ujian Kebebasan Pers

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:21 WIB

Lobi ke Pemerintah Pusat, Bupati Ilham Raih 15 Paket Rehabilitasi Irigasi

Minggu, 12 Juli 2026 - 15:10 WIB

Bupati Tojo Una-Una Perjuangkan Penguatan Fiskal ke Pemerintah Pusat

Sabtu, 4 Juli 2026 - 11:57 WIB

Prof. Dr. Rudi Margono: Lembut dalam Bersikap, Tegas Menjaga Marwah Korps Adhyaksa

Selasa, 5 Mei 2026 - 20:31 WIB

Pengurus DPP PJS Laporkan Persiapan Rapimnas ke Ketua Dewan Penasehat

Senin, 2 Februari 2026 - 15:21 WIB

Ketua DPRD Dampingi Bupati dan Wabup Bangkep di Rakornas Sentul

Berita Terbaru