SULTENG, KLIKINDONESIA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Tojo Una-Una menilai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke-13 kali berturut-turut merupakan pencapaian penting. Namun, pencapaian itu harus dibarengi dengan perbaikan nyata dalam pelayanan publik.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tojo Una-Una pada Rabu,( 23/7/ 2025). Juru bicara Fraksi PPP, Rinaldy, menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“WTP harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar kebanggaan administratif,” kata Rinaldy di hadapan peserta rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PPP pun menyampaikan sejumlah catatan penting. Terkait KMP Sinar Togean, mereka mendesak adanya koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. “Jangan biarkan kapal mangkrak, manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Soal dana desa, PPP mendorong peningkatan kapasitas aparat dan pendamping desa agar dana digunakan tepat sasaran. Untuk sektor pendidikan, mereka meminta penyelesaian sengketa lahan SDN 14 Dondo serta relokasi darurat demi hak belajar siswa.
Di bidang kesehatan, PPP menyoroti fasilitas Pustu dan Puskesmas yang masih minim. Mereka juga meminta pengawasan penjualan obat bebas dan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan.
“Revitalisasi Kantor Camat Walea Besar juga mendesak untuk mendukung layanan administratif,” ujar Rinaldy.
Fraksi PPP menambahkan, penyuluh pertanian dan perikanan perlu ditingkatkan kompetensinya agar sektor tersebut lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.*[]
Penulis : BUDI DAKO
Editor : MAHMUD MARHABA
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
