TOUNA, KLIKINDONESIA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar sosialisasi rencana pelaksanaan survei seismik 2D laut di perairan Ampana sebagai langkah awal pemanfaatan potensi minyak dan gas bumi (migas). Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Tojo Una-Una, Jumat sore (26/12/2025).
Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Badan Geologi Nomor T-374/MG.04/BGL/2025 yang menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, S.Pd., M.A.P., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa survei seismik merupakan bagian dari upaya strategis nasional untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional di bawah naungan Pusat Survei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,” ujar Alfian.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Perwakilan PT Huatong Service Indonesia (HSI), H. Caco, menjelaskan teknis pelaksanaan survei seismik 2D laut yang akan dilakukan. Menurutnya, jalur kapal survei dimulai dari Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat, hingga Desa Poat, Kecamatan Pagimana.
“Jarak lintasan survei sekitar 17 mil dari garis pantai dengan kecepatan kapal antara 2 sampai 4 knot,” jelas H. Caco.
Ia menegaskan, survei seismik dilakukan tanpa pengeboran sehingga tidak merusak lingkungan laut. “Survei seismik ini memungkinkan kita mengetahui kandungan di dalam bumi seperti minyak, gas alam, air, dan mineral tanpa perlu menggali atau membuat lubang besar,” tambahnya.
Rencana survei seismik 2D di perairan Ampana dan Luwuk akan berlangsung selama 12 hingga 15 hari operasional, dimulai dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, pada minggu pertama Januari 2026.
Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar A. Suleman, menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Kita hanya melaksanakan program pusat, jangan sampai dampaknya justru merugikan masyarakat, khususnya nelayan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tojo Una-Una, Syarifudin Maksum, S.H., menyatakan dukungan dengan sejumlah catatan. “Kami mendukung sepanjang program ini tidak merugikan nelayan serta pemilik rumpon dan ponton di wilayah perairan Tojo Una-Una,” ujarnya.
Ia juga meminta agar mekanisme ganti rugi rumpon dan ponton dibahas secara terbuka sebelum pelaksanaan survei. Sosialisasi ini diharapkan menjadi dasar terciptanya pelaksanaan survei seismik yang aman, transparan, dan memberi manfaat bagi daerah serta masyarakat.*[]
Penulis : BUDI DAKO
Editor : MAHMUD MARHABA
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
