Pemerintah daerah memerlukan rekan. Sinergi dan keterbukaan diperlukan agar program pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia, dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran
BANGGAI KEPULAUAN, KLIKINDONESIA.CO – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan memerlukan kerjasama antar sektor yang kuat. Pernyataan ini disampaikan saat ia memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk tahun 2026 di Kantor Bupati, Rabu (28/01/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan penting ini, Bupati Rusli menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, dan sektor bisnis sangat penting untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan inklusif.
“Pemerintah daerah memerlukan rekan. Sinergi dan keterbukaan diperlukan agar program pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia, dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Rusli Moidady.
Tantangan Geografis dan Solusi Digital
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Triyono Raharjo, juga ikut hadir secara virtual dalam pertemuan ini. Ia memberikan apresiasi atas kinerja TPAKD Bangkep tahun lalu yang berhasil melaksanakan program business matching UMKM dan mempercepat akses keuangan desa. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa tantangan di tahun 2026 akan semakin rumit.
“Prioritas kami tahun ini adalah memperluas pembiayaan produktif untuk para petani dan nelayan, serta memperkuat ekosistem digital. Kondisi geografis kepulauan memang mempunyai tantangan, namun digitalisasi melalui QRIS dan proses onboarding digital untuk UMKM adalah solusinya,” jelas Triyono.
Ia juga mendorong untuk membuat peta jalan (roadmap) TPAKD 2026–2030 yang sejalan dengan strategi nasional. Ia berpendapat bahwa TPAKD bukan hanya sekadar forum rapat, tetapi merupakan suatu gerakan kolektif untuk memastikan semua warga Bangkep mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan keuangan.
“Program yang baik harus didukung oleh pelaporan yang baik melalui sistem yang terintegrasi. Ini krusial untuk mengukur Indeks Akses Keuangan Daerah kita,” tambahnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Asisten II Setda, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Kepala KPPN Luwuk, Kepala BPS, Kementerian Agama, serta para pemimpin lembaga jasa keuangan (Bank Sulteng, BRI, Mandiri, BPR, Pegadaian, PNM, BPJS) dan Kepala OPD di seluruh Kabupaten Banggai Kepulauan.##
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Humas Pemkab
