TOUNA, KLIKINDONESIA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 serta penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota dewan, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD menghimpun lebih dari 400 usulan masyarakat dari tiga daerah pemilihan. Aspirasi itu mencakup pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Tojo Una-Una. Wakil Ketua DPRD Jafar M. Amin memimpin sidang, didampingi Ketua DPRD Gusnar A. Suleman, Sekretaris Dewan Mohammad Amin Bustamin, serta jajaran pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Tojo Una-Una, Hj. Surya Lapasiri, mewakili Bupati Ilham Lawidu, menyampaikan LKPJ Tahun 2025. Ia menegaskan dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban kepala daerah kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintahan,” ujar Surya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi periode penting karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2021–2026. Sejumlah indikator pembangunan, menurutnya, menunjukkan tren positif.
Angka kemiskinan tercatat turun dari 16,36 persen pada 2024 menjadi 14,67 persen pada 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,76.
Surya menyebut capaian tersebut lahir dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
Aspirasi Jadi Dasar Kebijakan
Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar A. Suleman, menegaskan hasil reses akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan.
“Aspirasi masyarakat ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran,” tegas Gusnar.
Di akhir rapat, Wakil Bupati menyerahkan secara simbolis dokumen LKPJ Bupati Tojo Una-Una 2025 kepada pimpinan DPRD. Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*[]
Penulis : BUDI DAKO
Editor : MAHMUD MARHABA
Sumber Berita: KLIK INDONESIA
