KLIKINDONESIA.CO, TOUNA – Perjuangan Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat mulai membuat hasil. Di tengah tingginya beban fiskal daerah, Pemkab Tojo Una-Una terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah memperkuat dan pelayanan publik berjalan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Minggu (28/6/2026). Menurut Yus Mangun, Bupati Ilham Lawidu bertemu Anggota Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said, di Jakarta. Di sana, mereka membahas dukungan anggaran bagi Pemkab Tojo Una-Una.
“Ini kabar baik bagi Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati Ilham Lawidu telah bertemu dengan Bapak Muhidin M. Said di Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan dukungan anggaran bagi daerah,” ujar Yus Mangun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Yus Mangun menjelaskan satu persoalan serius. Tingginya beban belanja pegawai, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membebani daerah. Oleh karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah memperkuat dukungan anggaran. Pemda tidak boleh mengurangi hak-hak aparatur.
“PPPK tidak boleh dirumahkan dan tidak boleh diberhentikan hanya karena persoalan gaji, karena itu tidak diatur. Yang benar adalah bagaimana pemerintah mencari anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. PPPK harus tetap dipertahankan,” tegas politikus Partai Golkar yang telah enam periode menjadi anggota DPRD Sulteng itu.
Kedudukan PPPK Setara PNS
Lebih lanjut, Yus Mangun menjelaskan kedudukan PPPK secara prinsip setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, beberapa ketentuan berbeda, salah satunya terkait mutasi.
“Lahirnya PPPK itu sebenarnya setara dengan pegawai negeri sipil, tetapi ada beberapa hal yang tidak diatur. Misalnya mutasi antardaerah. PPPK tidak diatur dalam mutasi. Di mana mereka diangkat, di situ pula mereka bertugas,” jelasnya.
Bahkan, regulasi PPPK tidak mengatur kebijakan merumahkan atau memberhentikan PPPK akibat keterbatasan keuangan daerah.
“Kalau pemerintah tidak mampu membayar gaji atau merumahkan PPPK, itu juga tidak diatur dalam regulasi. Karena itu, yang harus dilakukan adalah mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, Yus Mangun menambahkan persoalan fiskal Tojo Una-Una juga menarik perhatian pemerintah pusat. Pertemuan Mendagri dengan para kepala daerah beberapa waktu lalu membahas kondisi fiskal kabupaten tersebut.
“Pak Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu daerah menjaga pelayanan publik sekaligus memperkuat kemampuan fiskal,” ujarnya.
Sinergi Pemda dan Pusat
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said, membenarkan penerimaan aspirasi Pemkab Tojo Una-Una terkait kebutuhan anggaran daerah.
“Insyaallah kami akan membantu dukungan anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Seluruh prosesnya tentu akan mengikuti mekanisme dan ketentuan penganggaran yang berlaku,” kata Muhidin M. Said.
Tidak hanya itu, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan apresiasi kepada Muhidin M. Said, Badan Anggaran DPR RI, serta Mendagri atas perhatiannya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhidin M. Said, Badan Anggaran DPR RI, serta Bapak Menteri Dalam Negeri atas perhatian dan dukungannya kepada daerah kami. Semoga Kabupaten Tojo Una-Una terus mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujar Ilham Lawidu.
Dengan demikian, Bupati berharap sinergi antara pemda dan pusat terus memperkuat. Akhirnya, keterbatasan fiskal dapat teratasi melalui dukungan anggaran sesuai mekanisme. Di akhir keterangannya, Yus Mangun kembali menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi hak PPPK.
“Yang harus dicari adalah solusi pembiayaan sesuai aturan. PPPK merupakan bagian dari aparatur negara yang harus dipertahankan karena mereka memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. *[]
Penulis : Budi Dako
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
