KLIKINDONESIA.CO, SALAKAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan pentingnya disiplin ASN serta penertiban aset daerah. Penegasan ini disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (4/5/2026).
Arahan tersebut diberikan menjelang berakhirnya pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Segera Tuntaskan Kewajiban Aset
Aris mengungkapkan, BPK akan segera menyelesaikan audit laporan keuangan. Pengelolaan aset menjadi salah satu perhatian utama tim pemeriksa. Pemerintah daerah sebelumnya telah menerima gambaran awal terkait kondisi aset yang perlu dibenahi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, Aris meminta ASN yang memiliki kewajiban terkait aset, seperti retribusi rumah dinas, agar segera menyelesaikannya.
“Kami minta dalam satu hingga dua hari ini, seluruh kewajiban tersebut dapat dituntaskan sebelum tim BPK kembali,” tegas Aris.
Ia juga menyoroti aset milik perangkat daerah yang masih dikuasai oknum ASN, baik yang sudah pindah tugas maupun tidak aktif. Aris menginstruksikan aset tersebut segera dikembalikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
“Bagi ASN yang merasa masih memegang aset, segera kembalikan paling lambat sebelum BPK kembali. Silakan berkoordinasi dengan bidang aset di BPKAD,” ujarnya.
Disiplin Pembayaran Tagihan Air
Di sisi lain, Aris menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sedang bermasalah. Keterlambatan gaji pegawai PDAM dipicu oleh rendahnya tingkat pembayaran rekening air, termasuk dari kalangan ASN sendiri.
“Banyak pegawai PDAM baru menerima gaji di atas tanggal 20. Ini tentu memprihatinkan bagi kesejahteraan keluarga mereka,” kata Aris.
Ia mengimbau ASN yang menjadi pelanggan PDAM agar membayar tagihan air tepat waktu, yakni antara tanggal 1 hingga 10 setiap bulan. Menurutnya, pembayaran air bersih seharusnya menjadi prioritas dari gaji bulanan.
Sebagai penutup, Aris menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset dan mendukung layanan publik. Ia meminta kepala perangkat daerah untuk memastikan seluruh aset daerah terdata dan dikelola dengan baik demi mempertahankan opini laporan keuangan yang positif. *[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
