KLIKINDONESIA.CO, PALU – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-14 yang diperoleh secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, S.E., M.M., ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu. Penyerahan berlangsung di Palu dan didampingi Ketua DPRD Tojo Una-Una, Gusnar A. Suleman.
Konsistensi Tata Kelola yang Transparan
Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Mereka menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan tersebut juga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Rismanto, menyampaikan apresiasi atas kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Pemda Tojo Una-Una berhasil meraih opini WTP dari BPK RI atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 yang ke-14 kali secara berturut-turut,” kata Dr. Rismanto, Selasa (26/5/2026).
Sementara itu, ia menegaskan capaian ini merupakan hasil komitmen Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Surya Lapasiri. Mereka memperkuat tata kelola keuangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas
Selain itu, pemerintahan Ilham–Surya menempatkan reformasi birokrasi sebagai prioritas. Mereka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Mereka juga mendorong pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi instrumen strategis. Instrumen ini memastikan program pembangunan tepat sasaran. Instrumen ini juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya, instrumen ini mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kemudian, opini WTP menandakan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai SAP. Sistem pengendalian internal dinilai memadai. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dinilai baik.
Pertanggungjawaban Publik dan Apresiasi
Dengan demikian, capaian ini bukan sekadar prestasi administratif. Pemerintah daerah menunjukkan pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran publik secara transparan dan bertanggung jawab.
“Keberhasilan ini bukan sekadar capaian administratif,” ujar Dr. Rismanto. “Ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik secara transparan dan bertanggung jawab.”
Akhirnya, Rismanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah, DPRD, dan semua pihak yang mendukung proses penyusunan hingga pemeriksaan LKPD.
“Terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama dan dedikasi selama proses pemeriksaan berlangsung,” kata Dr. Rismanto. “Semoga Allah SWT membalas segala upaya kita dengan kebaikan yang berlipat.”
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen mempertahankan capaian ini di masa mendatang. Mereka juga akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Upaya ini mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua sejalan dengan visi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. *[]
Penulis : Budi Dako
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
Komentar