Klik Indonesia, Salakan — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan, Hendra Setiawan, S.ST., menggelar audiensi bersama DPRD Bangkep, Jumat (10/8/2026). Pertemuan berlangsung di ruang Ketua DPRD Bangkep.
Sejumlah anggota DPRD hadir dalam audiensi tersebut. Mereka antara lain Erick Lauw, ST., M.Eng., Utu Rinus Gunawan, Badrin Liato, SH, Burhan Alelaga, Sri Yeni, SE, Steven Darwis, Verianus Samasang, Harianto L. Sadarda, SPd.I, dan Shepyenjeni Aluman. Ketua DPRD Bangkep, Arkam Suppu, STh.I., M.Si., memimpin jalannya pertemuan.
BPS Tekankan Verifikasi Data Desil
Dalam audiensi itu, BPS menjelaskan pengelompokan data desil dari Desil 1 sampai 10. Namun, BPS meminta semua pihak memperkuat verifikasi dan cross-check lapangan. BPS menilai akurasi data menjadi kunci program tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data desil harus akurat dan mutakhir. Kami butuh verifikasi sampai tingkat desa,” kata Hendra Setiawan.
BPS juga menyoroti temuan data yang belum sesuai kondisi terbaru. Misalnya, ada warga yang sudah meninggal, tetapi masih tercatat.
Data Desil Jadi Dasar Intervensi Program
BPS menjelaskan pemerintah biasanya memakai Desil 1–5 untuk program intervensi. Program itu mencakup PKH, Sekolah Rakyat, PBI, bansos, dan BLT. Sementara itu, Desil 6–10 umumnya tidak masuk sasaran bantuan reguler.
Karena itu, BPS mendorong OPD menyiapkan konsep program sektoral berbasis data. Selain itu, BPS meminta sinkronisasi antarinstansi agar penetapan sasaran lebih rapi.
“DPRD siap mengawal pemutakhiran data. Bantuan harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Arkam Suppu.
Warga Diminta Aktif Cek Status Bantuan
BPS menjelaskan DTSM merupakan basis data milik Dinas Sosial. Data tersebut juga tercatat dalam sistem perencanaan nasional. Karena itu, pihak terkait mengusulkan agar Bappeda mengajukan permintaan data melalui Kementerian Sosial.
BPS lalu mengajak warga mengecek status desil secara mandiri. Jika warga tidak menerima bantuan, mereka dapat mengajukan sanggahan.
“Masyarakat bisa mengecek, lalu menyanggah jika ada ketidaksesuaian. Gunakan aplikasi Cek Bansos,” kata Hendra.
Pada kesempatan itu, BPS juga memperkenalkan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). DTSEN menjadi sistem data terpadu untuk memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.*[]
Penulis : Victor Reppie
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita: Klik Indonesia.co
